‘Pemerintah pusat orangtua, pemda anak-anak’

Yuanita

Minggu,  13 April 2014  −  08:25 WIB

 

Sindonews.com – Dalam mengatasi manusia gerobak yang berkeliaran di Ibu Kota Jakarta memang pemerintah daerah (pemda) harus dapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Sebab, untuk menangani maslah ini pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan besar.

“Pemerintah Pusat itu seperti orangtua, pemda yang ada di Indonesia ini kan anak-anaknya untuk mengatasi manusia gerobak. Ini tuh harus mereka (pemerintah pusat) yang pegang kendali,” kata Pengamat Sosial dan Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati saat dihubungiSindonews, Sabtu 12 April 2014.

Maka itu, kata dia, pemerintah pusat harus mengayomi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal panti sosial yang akan dibangun di luar ibu kota. Karena, jika pemerintah pusat tidak ikut menangani permasalahan itu, besar kemungkinan masnusia gerobak akan terus menghiasi wajah Jakarta.

“Jadi biar enggak berantem nih sesama pemda, misalnya untuk pembangunan yang panti sosial itu,” kata Devie.

Maka itu, kata dia, langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengatasi manusia gerobak dan gepeng dengan cara memulangkan mereka bagi yang bukan warga DKI dan memasukkan mereka ke panti sosial yang akan dibangun di luar Jakarta dinilai sebagai suatu hal yang maju.

“Ini langkah yang maju yang harus dilakukan pemda DKI,” ujarnya.

(mhd)

Sumber: http://metro.sindonews.com/read/853447/31/pemerintah-pusat-orangtua-pemda-anak-anak

15 Perempuan Indonesia Terima Penghargaan Wonder Woman Vokasi Award 2014

Rabu, 21 Mei 2014 12:15 WIB |

Jakarta, HanTer – Bertempat di Aula Terapung, Perpustakaan Baru UI, Depok, Pj Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis M.Met dan Ketua Program Vokasi UI , Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DEA memberikan penghargaan kepada 15 Perempuan Indonesia dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dan Dies Natalis Program Vokasi UI, Selasa, (20/5).

Adapun para penerima penghargaan Indonesian Wonder Woman Vokasi UI 2014 ialah

1. Andi Nafsiah W Mboi (Menkes)

2. Sri Sularsih (Kepala Perpustakaan RI)

3. Rosita Uli Sinaga (Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan– Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI).

4. Harsiwi Achmad (Direktur PT Surya Citra Media)

5. Yanti Sukamdani (Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia)

6. Solihah (Direktur Keuangan dan Investasi Jasindo)

7. Nini Sumohandoyo (Direktur Marketing Comm Prudential)

8. Indira Abidin (Chief Happiness Officer Fortune PR)

9. Mien Uno (Komisaris Lembaga Pendidikan Duta Bangsa)

10. Rosa Christiana Ginting (Komisaris Independen Asuransi Cigna)

11. Debie Wijaya (Direktur Teknik  PT Asuransi Central Asia)

12. Puri Ranti Minasti Nansulat (Asst Vice President, Bank Mandiri)

13. Ning Rahayu (Akademisi dan Konsultan Pajak Indonesia)

14. Fransisca Erlina (Kepala Divisi Community Development & Empowerment PT Bank CIMB Niaga Tbk).

15. Mathilda Birowo (praktisi perbankan)

Ketua Panitia Penyelengga Indonesian Wonder Woman Vokasi UI 2014, Devie Rahmawati, mengatakan tahun 2014 merupakan tahun strategis bagi kebangkitan bangsa, melalui kebangkitan Perempuan Indonesia. Berdasarkan data Lembaga Demografi FE UI, jumlah laki-laki saat ini, hanya 1,6 juta lebih banyak dari jumlah perempuan dengan komposisi 50, 34 % laki-laki dan 49,64 % perempuan.

“Telah banyak riset dan praktik di dunia yang menunjukkan bahwa ketika kesejahteraan perempuan meningkat, maka kesejahteraan keluarga dan bangsa menjadi jaminannya,” kata Devie Rahmawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5).

Berdasarkan data McKinsey dan Fortune 500 bahwa perusahaan yang memiliki jumlah manajer perempuan dalam rasio yang tinggi maka akan memperoleh tingkat pengembalian atas modal, penjualan dan investasi lebih dari 50%. Dia menuturkan, menimbang fakta sosial dan ekonomi ini, Program Vokasi UI bermaksud mendorong lebih banyak lagi para Perempuan Indonesia yang berkiprah sekaligus berkarya di berbagai bidang profesi.

“Untuk itu Program Vokasi UI melakukan serangkaian riset terhadap rekam jejak para perempuan Indonesia dan memutuskan tahun ini untuk memberikan penghargaan kepada 15 perempuan hebat (Wonder Woman) yang merepresentasikan program studi yang berada di Program Vokasi UI,” ujarnya.

Devie yang juga Pengamat Sosial dan Kajian Budaya UI ini menjelaskan, para perempuan penerima penghargaan yang kali pertama diberikan kepada para perempuan professional Indonesia oleh Universitas Indonesia ini, merupakan perempuan dengan kriteria diantaranya memiliki kontribusi dalam meningkatkan kapasitas bisnis atau profesi yang dijalani sehingga memberikan manfaat bagi perkembangan profesi tersebut dalam ruang lingkup bisnis lokal/nasional/global.

“Kehadiran sang wonder woman di bidang yang jalani telah meningkatkan performa perusahaan/organisasi tempat yang bersangkutan menjalani profesinya, yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi banyak keluarga Indonesia, jelasnya.

Dia memaparkan, para perempuan yang berasal dari latar belakang keilmuan, usia dan profesi ini, diharapkan mampu memotivasi banyak generasi muda Indonesia untuk menjadikan para penerima penghargaan sebagai model dari pekerja professional yang memiliki komitmen menjalani sebuah profesi dengan konsisten serta membuka mata akan peluang kerja yang sangat luas berdasarkan keahlian yang mendalam.

“Kriteria di atas sangat relevan dengan semangat berdirinya Program Vokasi UI yang bertujuan untuk menghasilkan para professional, dimana program Vokasi UI bertanggungjawab mempersiapkan para pekerja yang siap menghadapi tantangan kerja salah satunya program AFTA 2015, yang membuka peluang para pekerja asing untuk mengadu nasib di Indonesia,” paparnya.

Universitas Indonesia, semenjak tahun 2008 telah mengintegrasikan berbagai program diploma yang awalnya tersebar di fakultas. Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan marwah universitas sebagai pabrik pengetahuan (factory of knowledge) yang bertugas menghasilkan riset-riset unggulan melalui tangan para ilmuwanya. Sedangkan program vokasi (kejuruan), harus mampu menjalankan fungsi menjadi pabrik ketrampilan, yang akan menghasilkan tenaga kerja siap pakai, professional dan mampu bersaing secara global.

“Untuk itu, para peserta didik dari Sekolah Kejuruan Menengah, akan memiliki jenjang pendidikan yang terarah melalui program vokasi di universitas, yang juga akan menyediakan program S1 terapan, lalu S2 terapan, hingga S3 terapan,” tuturnya.

Dengan adanya program vokasi terintegrasi dan berjenjang ini, dia juga mengharapkan, setiap anak Indonesia dapat memfokuskan diri akan potensi dan keunikan yang dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Seperti halnya di negara-negara maju, tidak semua anak, memasuki universitas, mengingat tugas utama para lulusan universitas ialah, mengembangkan ilmu pengetahuan melalui laboratarorium yang ada di kampus maupun di masyarakat. “Sedangkan program vokasi akan bertugas untuk mencetak para spesialis,” pungkasnya.

Program Vokasi UI saat ini memiliki sekitar 3.500 peserta didik dari 11 program studi yaitu Kedokteran; Okupasi Terapi, Fisioterapi; Akuntansi; Keuangan & Perbankan; Asuransi & Aktuaria; Perpajakan; Manajemen Informasi dan Dokumen; Administrasi Perkantoran; Komunikasi dan Pariwisata. (Robbi Khadafi)

Sumber: http://harianterbit.com/m/welcome/read/2014/05/21/2539/0/29/15-Perempuan-Indonesia-Terima-Penghargaan-Wonder-Woman-Vokasi-Award-2014

Presiden Baru Jangan Hanya Bisa “Mengimbau”

Minggu, 11 Mei 2014 23:01 wib | Marieska Harya Virdhani – Okezone

DEPOK – Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, mempunyai pesan bagi calon presiden atau presiden terpilih nantinya agar mampu menuntaskan permasalahan sosial di Indonesia. Permasalahan sosial menurutnya bukan hal yang sederhana, dan hanya bisa dilakukan dengan pendekatan hukum yang tegas.  
 
“Berbagai potensi ‘keliaran’ selain ada faktor-faktor lainnya, lalu oknum-oknum yang melakukan itu menjadikan hukum begitu lentur, begitu lembut, sehingga ketika ini tak membuat masyarakat menilai kejadian ini sebagai kejadian luar biasa misalnya, padahal bahayanya tak hanya untuk Indonesia saat ini,” katanya saat berbincang dengan Okezone di Depok, Minggu (11/05/2014).
 
Saat menghadapi masalah darurat kekerasan anak misalnya, Devie mencontohkan kepala negara di luar negeri bahkan sampai turun langsung berkampanye anti gadget.
 
“Direspon di luar sana, kepala negara turun langsung kampanye anti gadget, bukan masuk pada ranah politik, dan bukan dipandang seolah politikus urusi gadget, ini tugas kepala negara perhatikan kebaikan kebajikan bagi publiknya, bukan konpres yang misalnya subjektif, ada teror lalu presiden turun, mengajak publik mengingatkan publik,” tegasnya.
 
Menurut Devie, presiden selanjutnya nanti harus memiliki tindakan nyata dan mampu merealisasikan setiap pernyataan. Menghadapi masalah sosial, lanjutnya, memang memiliki banyak tantangan sebab menghadapi mesyarakat memerlukan sebuah kelenturan.
 
“Pemimpin berikutnya, tak berhenti pada tahap sekedar ‘mengimbau’, memiliki kekuatan mewujudkan, melalui kebijakan. Masalah sosial, harus memiliki kepekaan, respond yang cepat, ketiga jangan terpaku pada birokrasi, manusia bukan alam, hitungan ini menghadapi orang, perlu ada kelenturan, misalnya dalam menghadapi masalah pelecehan seksual di JIS, perlu respond tegas,” tukasnya.
 
Devie mencontohkan implementasi UU Perlindungan Anak misalnya juga kurang berjalan optimal. Para elit lebih disibukan dengan kepentingan masing-masing.
 
“Saat penegakan terorisme lebih diutamakan ketimbang predator seks tadi, apakah ada anggaran DPR untuk itu, ini lebih kepada politik anggaran juga. Isu sosial tak jadi prioritas, perlu ada komitmen, perlu ada capaian sosial yang dia (pemimpin baru) lakukan nanti,” tegasnya.
 
(teb)

Pengamat: Cawapres Sebaiknya Bukan Politisi

Sabtu, 12 April 2014, 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat sosial budaya Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, menilai calon presiden yang berlatar belakang politisi sebaiknya mengambil calon wakil presiden bukan dari kalangan politisi. Ini demi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bijak.

“Saya pikir justru akan menjadi kombinasi yang pas jika Indonesia dipimpin pasangan politisi dan nonpolitisi,” kata Devie di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kombinasi politisi sebagai presiden dan nonpolitisi sebagai wakilnya akan menghasilkan pemerintahan yang seimbang dan bijaksana dalam menelurkan kebijakan.

“Menjadi penting bagaimana kebijakan Pemerintah ke depan tidak semuanya bersifat politis,” ucap Devi.

Keberadaan nonpolitisi sebagai wakil presiden, kata dia, diharapkan bisa memberikan pendekatan humanis dalam kebijakan Pemerintah ke depan.

Menurut dia, banyak tokoh nasional nonpolitisi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menduduki jabatan wakil presiden. Ia mencontohkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Ma’arif.

“Masih banyak tokoh lain, yang mana mereka dalam perjalanannya benar-benar bersih dari keikutsertaan di politik praktis. Mereka orang-orang yang dalam kesehariannya benar-benar bersentuhan dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penyelesaian permasalahan bangsa,” tutur Devie.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/04/12/n3x66y-pengamat-cawapres-sebaiknya-bukan-politisi

Harus Jujur kepada Rakyat

Senin, 23 Juni 2014

SEMENTARA, saat menghadiri Deklarasi Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Menteng, Jakarta, Wiranto menyatakan, pemimpin harus mengembalikan semangat untuk jujur kepada rakyat. “Hanya dengan sikap itulah martabat bangsa dapat kembali terangkat,” tegasnya. Menghadapi Pilpres yang hanya tinggal beberapa hari lagi, kata Wiranto, harus memilih pemimpin yang jujur pada rakyat. “Kita pertimbangkan trackrecord dan perilakunya selama ini, dan saya meyakini Jokowi JK adalah capres dan cawapres yang miliki kriteria itu,” ujar Wiranto.

Menurut Wiranto, pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin yang sudah selesai dengan persoalan dirinya sendiri hingga pikiran dan tindakannya hanya untuk kepentingan rakyat lanjut Wiranto. “Seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki semangat untuk memiliki kebenaran, atas dasar itulah kita deklarasikan Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (Forum KPK),” bebernya.

Pada deklarasi FKPK tersebut dibacakan manifesto dukungan bagi Jokowi-JK oleh Ketua Umumnya Seno Ajie beserta Sekretaris Yus Usman dan Bendahara Nurdin Tampubolon dihadiri oleh berbagai ormas pendukung Jokowi JK dan para aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek. A.M Hendropriyono yang turut memberikan sambutan menyatakan bahwa kita menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, namun belum merdeka dari diri sendiri, oleh karena itu diperlukan revolusi metal. “Kita begitu senang mengagungkan pertumbuhan ekonomi, tapi melupakan pemerataan, dan persiapan kita menghadapi globalisasi adalah dengan memantapkan ekonomi Pancasila,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI Muktar Pakpahan yang ikut memberikan sambutan menyatakan bahwa sejak 2013 sudah memberikan dukungan agar Jokowi menjadi Capres di 2014 ini. “Kami melihat Jokowi adalah fi gur yang jujur merakyat dan sederhana,” ujarnya. Jokowi, kata dia, sudah menerapkan apa yang dia sebut sebagai revolusi mental yaitu ketika melantik Walikota di tempat pembuangan sampah, revolusi birokrasi dengan lelang jabatan, hanya yang kinerja tinggi yang terpilih, dan mampu membenahi kawasan yang dalam benak orang adalah kawasan yang tidak mungkin dibenahi yaitu Pasar Tanah Abang. (dil)

 

Sumber: http://m.indopos.co.id/2014/06/harus-jujur-kepada-rakyat.html

Gaya hidup seks bebas dipicu oleh hilangnya norma di perkotaan

• Sun, 12/01/2014 – 15:07

JAKARTA, 12/1/14 (SOLUSInews): Ternyata, pola kehidupan di kota-kota besar seperti Jakarta, membuat gaya hidup bebas menjadi hal yang lumrah. Dengan dalih ranah privasi, membuat masyarakat perkotaan tak sedikit yang melegalkan gaya hidup seks bebas.

Pengamat Sosial dan Budaya Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati mengatakan, banyak penyebab semakin maraknya seks bebas. Ia membenarkan masalah itu terus berkembang di wilayah perkotaan di Indonesia.

“Mengapa? Karena pola hidup di perkotaan sama sekali berbeda dengan di desa, tak ada norma yang benar-benar cukup kuat untuk mengikat. Perilaku seseorang tak mungkin benar-benar diawasi sepenuhnya bila ia hidup di kota yang identik penduduk yang padat, sangat beragam, ketat kesibukannya,” jelasnya saat berbincang dengan ‘okezone’, sebagaimana termonitor SOLUSInews, Minggu (12/1/14).

Devie mencontohkan suatu kasus misalnya ada tetangga laki-laki di sebuah rumah kost di pusat kota membawa perempuana ke kamarnya.

“Apakah kita punya nyali untuk menegurnya? Saya tak bermaksud mengatakan bahwa kita keliru kalau tidak menegurnya, yang mau saya katakan, inilah kehidupan kota. Kita takut untuk mencampuri urusan orang lain, orang lain enggan untuk mencampuri urusan kita,” ungkapnya.

Dunia orang yang tinggal bersebelahan kamarnya pun bisa sama sekali lain, pekerjaannya bisa berbeda jauh. “Kalau yang satu kasir, yang lain bisa jadi penipu, amat beda dengan di pedesaan,” jelas penulis buku “69 Panduan Humanis Menghadapi Wartawan” ini.

Ada ungkapan dari seorang warga daerah yang menceritakan hidupnya di Jakarta ke keluarganya di kampung, “Urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Menurut Devie hal ini menunjukan gambaran telanjang kehidupan di kota.

Kondisi ini ditambah dengan keterpaparan remaja terhadap budaya yang melazimkan praktik seks bebas. Sebelum menyampaikan solusi, kata Devie, perlu diidentifikasi sebenarnya apa dampak hubungan seks pranikah.

“Konsekuensinyalah yang sangat berbahaya. Remaja yang mesti membina keluarga di saat mereka belum siap memiliki risiko broken home yang lebih tinggi. Belum lagi, bagaimana dengan pendidikan mereka? Ini berpotensi menciptakan the lost generation,” kata dosen Vokasi UI ini.

Aborsi pun malah lebih berbahaya, berisiko bagi kesehatan bahkan keselamatan jiwa sang pelaku aborsi. Belum lagi risiko penyakit menular. Remaja punya kecenderungan melakukan hubungan seksual tanpa mengindahkan resiko-resiko.

“Sebenarnya tak boleh diremehkan ini. Solusi yang pertama perlu dilakukan pertama-tama adalah menetapkan batasan-batasan legal yang gamblang kapan hubungan seksual diperkenankan. Jangan hanya membiarkan lagi sekadar tabu atau norma masyarakat yang berperan dalam mencegah hubungan seksual pranikah,” demikian Devie Rahmawati.

(mj-ozc/S)

Sumber: http://www.solusinews.com/20140112/gaya-hidup-seks-bebas-dipicu-oleh-hilangnya-norma-di-perkotaan

Pengamat : Cawapres Tidak Sepenuhnya Milik Politisi

By Azis – Sat Apr 12, 7:40 pm

JAKARTA,BARATAMEDIA-Menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak sepenuhnya menjadi milik politisi. Sejumlah tokoh masyarakat dianggap memiliki kapabilitas untuk menduduki kursi nomor dua di Indonesia.

Hal ini dikatakan oleh Pengamat Sosial Budaya Universitas Indonesia Devie Rahmawati .

“Saya pikir justru akan menjadi kombinasi yang pas jika Indonesia dipimpin pasangan politisi dan non politisi,” ujarnya, Sabtu (12/04) di Jakarta

Menurutnya, kombinasi politisi sebagai presiden dan non politisi jadi wakilnya, akan menghasilkan pemerintahan yang seimbang dan bijaksana dalam menelurkan kebijakan.

“Menjadi penting bagaimana kebijakan Pemerintah ke depan tidak semuanya bersifat politis. Keberadaan non politisi sebagai wakil presiden diharapkan bisa memberikan pendekatan humanis dalam kebijakan Pemerintah ke depan,”katanya

Dia menembahkan, banyak tokoh masyarakat di Indonesia yang memiliki kapabilitas untuk menduduki jabatan RI 2. Disebutkannya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj, dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafie Ma’arif, memiliki kearifan untuk berbagi tugas bersama presiden memimpin Indonesia.

“Masih banyak tokoh masyarakat lain, yang mana mereka dalam perjalanannya benar-benar bersih dari keikutsertaan di politik praktis. Mereka orang-orang yang dalam kesehariannya benar-benar bersentuhan dengan masyarakat, sehingga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk penyelesaian permasalahan bangsa,” imbuhnya (pik/skl)

Sumber: http://www.baratamedia.com/read/2014/04/12/60385/pengamat-sebaiknya-indonesia-dipimpin-pasangan-politisi-dan-non-politisi

Bersihkan Dulu “Mafia Lendir” Sebelum Kalijodo Dibongkar

Jum’at, 7 Maret 2014 – 02:18 wib

Angkasa Yudhistira – Okezone

JAKARTA – Penertiban penjaja seks komersial (PSK) selalu menjadi dilema lantaran berkelindan dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis esek-esek ini. 

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, mengatakan terlalu banyak tangan yang bermain dalam “bisnis lendir” tersebut.

“Jadi kalau selama ini pengakuan para PSK karena terhimpit masalah ekonomi lalu mereka terjun ke bisnis seks, menurut penelitian yang saya lakukan, ada hal lebih ketimbang masalah materil,” kata Devie saat berbincang dengan Okezone, Kamis (6/3/2014). 

Pernyataan Devie ini terkait dengan rencana penertiban yang dilakukan Pemprov DKI di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, sebagai solusi banjir dengan melakukan normalisasi bantaran Kanal Banjir Barat (KBB). Diakui Devie, Pemprov dihadapkan pada situasi yang cukup sulit dalam mencarikan solusi bagi para PSK. Bahkan, Devie ragu Dinas Sosial DKI mampu menyelesaikan masalah itu. 

“Karena banyak mafia yang beredar di lingkungan para PSK itu sendiri. Motifnya sangat beragam, mulai dari memberikan pinjaman pada keluarga mereka di kampung halaman dengan bunga yang sangat tinggi. Sehingga mereka mau tidak mau menuruti apa yang dimau para mafia itu, akhirnya ‘jualan’ lagi. Sebab itulah saya merasa Dinsos tak mampu bekerja sendirian untuk megatasi masalah ini,” bebernya. 

Karena itu, Devie menyarankan agar aparat penegak hukum terlebih dulu menangkap para “mafia lendir” ini, baru kemudian Dinsos turun tangan untuk memberikan pelatihan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. “Apa yang dilakukan mafia itu, sudah masuk ke ruang hukum. Jadi polisi harus tegas dalam memberantas mereka sebelum PSK beralih profesi yang lebih baik,” tandasnya.
(ded)

Sumber: http://ns1.kompas.web.id/read/read/2014/03/07/500/951238/bersihkan-dulu-mafia-lendir-sebelum-kalijodo-dibongkar

ANAK SEKARANG RENTAN TERHADAP PROBLEMA

Jum’at, 16 Mei 2014 , 19:47:57 WIB

Jurnas.com |

PENGAMAT Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan seksual kepada anak di Indonesia sudah masuk pada situasi darurat. Peran orang tua yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak kian pudar oleh fasilitas modern, seperti gadget dan televisi. Padahal, orang tua memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan karakter anak dalam menghadapi dunia nyata.

“Dengan latar belakang orang tua yang mungkin sempat mengalami susah di masa kecil, saat menjadi ayah dan ibu mereka justru memanjakan anak dengan berbagi fasilitas modern, seperti gadget dan televisi. Hal seperti itu sesungguhnya membuat anak-anak menjadi rentan dan manja saat menghadapi masalah,” kata Devie di Jakarta, Jumat (16/5).

Devie mencontohkan, bagaimana anak tidak kuat menanggung malu saat gagal atau takut terhadap Ujian Nasional (UN), lalu nekat bunuh diri. Selain itu, ada juga anak yang tidak dibelikan motor, bunuh diri atau melompat. Televisi, lanjutnya, memberikan implikasi dan pengaruh luar biasa pada anak. Apalagi, tayangan sinetron dapat memicu fantasi bagi anak.

“TV dan permainan lewat gadget seolah hadiah membahagiakan bagi anak,” ungkapnya.

Devie menambahkan, orang tua harus tegar dan harus siap dengan predikat orang tua yang kolot dan aneh atau tidak modern saat melarang anak bermain gadget. Selain itu, orang tua juga wajib meluangkan waktu sedikit untuk berkomunikasi dengan anak, termasuk mempertanyakan seluruh kegiatan di sekolah meski hanya duduk bersama di ruang TV ataupun di meja makan.

“Para orang tua harus siap diberikan predikat kejam. Harus diatur,  diawasi betul. Salurkan ruang lebih banyak bergerak. Upayakan ketika ada waktu sedikit, bangun komunikasi nyata dengan anak. Empat orang dalam satu meja terkadang masih main gadget, sibuk masing-masing, harusnya dialog, kesalahannya bukan pada anak, bukan pula pada pemerintah atau hukum. Tetapi, lihat saja semenjak kecil, bayi yang baru lahir pun sudah ditemani dengan gadget,” jelasnya.

Belum lagi, bahaya gadget secara fisik dapat membahayakan mata dan otak dalam jangka waktu tertentu. Bukan berarti dilarang sama sekali, gadget juga dapat membantu anak sebagai alat bantu menyelesaikan pelajaran di sekolah, namun harus diawasi.

“Kenapa orang tua terobsesi berikan anaknya HP mahal, kita tak bisa salahkan pemerintah, polisi, pertanyaannya siapa yang kasih gadget ini, ternyata akibat egoisme ortu. Gadget boleh untuk akses tugas, tetapi jangan biarkan ada TV dan gadget di kamar anak, TV kalau bisa hanya satu di ruang tamu, lihat saja zaman sekarang media sosial itu mudah menjerat anak-anak kita, ini yang harus jadi perhatian orang tua,” ujarnya. (*)

Sumber: http://www.jurnas.com/news/135011/Anak-Sekarang-Rentan-Terhadap-Problema–2014/1/Sosial-Budaya/Humaniora

Survei: Di Dunia Maya, Popularitas Jokowi Tak Terkalahkan

DEPOK, KOMPAS.com — Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga terjadi di dunia maya. Berdasarkan penelitian Prapancha Research, nama Jokowi paling sering dibicarakan sepanjang tahun 2013 di media sosial mengalahkan kandidat calon presiden lainnya.

Peneliti Prapancha Research, Muhammad Nirasma, menjelaskan, penelitian yang dilakukannya terhadap perbincangan di akun media sosial, Twitter, forum, dan blog didasarkan pada pencarian keyword atas tokoh-tokoh bakal capres. Hasilnya, nama Jokowi berada di posisi teratas dengan jumlah perbincangan sebesar 6,9 juta (84 persen).

“Jokowi bahkan mengalahkan perbincangan capres lainnya, seperti Prabowo, Megawati, Wiranto, dan Aburizal yang kalau digabungkan hanya sebanyak 1,3 juta kali dibicarakan atau sekitar 16 persen,” ujar Nirasma dalam jumpa pers di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jumat (3/1/2014).

Nirasma menjelaskan, dominasi perbincangan Jokowi di ranah digital ini memperlihatkan citra Jokowi di berbagai saluran informasi sangat positif. Hal ini, katanya, juga akan menyumbang pada dominasinya dalam pemilu aktual. Temuan Prapancha Research lainnya menunjukkan nama Jokowi juga masih mendominasi ketika dibandingkan dengan perbincangan partai.

Untuk kajian ini, Prapancha Research menggunakan alat ukur dari perbincangan di forum dan blog. Hasilnya, perbincangan tentang Jokowi melampaui perbincangan tentang partainya sendiri, PDI Perjuangan, yang hanya disebut 1.006 kali.

Jokowi juga melampaui perbincangan soal Partai Golkar (1.470 kali) dan Partai Demokrat (804 kali). Nirasma menjelaskan, perbincangan Jokowi bahkan lebih banyak berbicara soal tingkat keterpilihannya dalam Pemilu 2014 mendatang, yakni sebanyak 8.700 kali perbincangan. Setelah Jokowi, diikuti Dahlan Iskan (600 kali) dan Anies Baswedan (43 kali).

“Hal ini memperlihatkan parpol cenderung tidak diperbincangkan sebagai pilihan potensial dibandingkan dengan tokoh, khususnya tokoh idola,” ucap Nirasma.

Saat ditanyakan tingkat relevansi popularitas di dunia maya dengan tingkat elektoral secara nyata, Nirasma mengaku belum ada cara untuk mengukurnya. Namun, dia berkaca dari 8 dari 10 isu yang diangkat media televisi saat ini banyak berasal dari perbincangan di dunia maya.

“Jadi, televisi akan menjadi perantara antara dunia nyata dengan dunia maya,” kata Nirasma.

Peneliti senior Prapancha Research, Devie Rahmawati, mengatakan, untuk beberapa kasus, banyaknya kicauan di media sosial terbukti bisa menjadi representasi dunia nyata. Contohnya, kata Devie, terjadi saat pilkada di Sumatera Utara.

“Memang belum bisa dipastikan, tapi bisa berpotensi akan menaikkan elektoral baik di daerah maupun nasional,” ucapnya.

Akun palsu

Saat ditanyakan soal validitas pengguna akun Twitter yang menjadi obyek penelitian kali ini, Nirasma mengakui tidak bisa memeriksanya satu per satu. Dia pun tidak memungkiri manakala ada akun palsu yang dimanfaatkan untuk menciptakan isu tertentu di dunia maya.

“Namun, akun-akun palsu itu sebenarnya menggerakkan pemilik akun asli untuk ikut membincangkan apa yang dilontarkan akun palsu itu,” katanya.

Dia mengatakan, penggunaan akun-akun palsu ini adalah praktik yang lazim dilakukan dalam dunia viral marketing. Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pun, kata Nirasma, juga menggunakan akun palsu untuk memainkan sebuah isu.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/01/03/1710321/Survei.Di.Dunia.Maya.Popularitas.Jokowi.Tak.Terkalahkan